Perilaku Konsumen dan Pilkada

Model maksimisasi kepuasan (utilitas) oleh konsumen yang penting salah satunya adalah yang disebut dengan prinsip gabungan (lumpsum princple). Prinsip ini menyatakan bahwa kebijakan perpajakan dan subsidi pemerinah dapat mencapai sasaran-sasarannya dengan biaya minimal jika kebijakan tersebut berfokus pada daya beli keseluruhan dari individu.

Pajak gabungan (misalnya pajak penghasilan) akan mengurangi tingkat kepuasan konsumen lebih rendah daripada pajak atas komoditas tertentu (misalnya pajak atas barang mewah).

Demikian pula untuk subsidi. Sebelumnya kita bagi subsidi menjadi dua, yakni subsidi gabungan, yakni bentuk tunai. Yang lainnya dalam bentuk in-kind atau parsial, atau  subsidi untuk produk-produk tertentu dengan harga di bawah pasar yang kalau di Amerika mencakup progam pemeliharaan kesehatan, kupon makanan dan perumahan yang disubsidi. Teorinya menyatakan bahwa sejumlah dolar tertentu dalam bentuk subsidi tunai  akan memberi utilitas lebih tinggi karena tidak adanya distorsi-distorsi pilihan yang dihadirkan oleh subsidi gabungan terebut. (dengan tunai  atau lumpsum menaikkan pendapatan sedang dengan in kind merubah kombinasi barang yang dikonsumsi).

Dan bukti empirik oleh studi T. Smeeding (laporan 1977) menemukan bahwa subsidi makanan bernilai 88%, perumahan 56% dan pemeliharaan kesehatan 68% dari $1 yang jika diwujudkan dalam subsidi gabungan.
Makanya logis juga kalau ada wacana agar diganti uang saja dengan yang senilai untuk beras zakat fitrah akhir ramadhan ataupun daging qurban saat 'idul adha.

Juga, kalau anda berminat menjadi kepala daerah atau legislator, jangan lupakan teori ini. Saat memakai modus politik uang, langsung saja dalam bentuk gabungan alias uang tunai, jangan dengan wujud in kind seperti menyediakan televisi di pangkalan ojek, memberi lampu penerangan kampung, atau membuat jalan desa dll.  Karena untuk masing-masing  Rp. 1  yang Anda berikan dengan tunai akan memberi utiliitas lebih tinggi jika dibandingkan dengan dalam bentuk in kind. Dengan tunai, selain tepat sasaran, anda juga meminimalkan distorsi-distorsi yang bisa muncul. tentunya bukan distorsi yang tak ada dalam teori,  yaitu uang anda diembat oleh tim sukses anda sendiri alias jeruk makan jeruk, He...

Tetapi kita ingatkan pula, politik uang melanggar UU Pemilu dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara, juga fawa MUI dengan ancaman hukuman dosa dan rasa bersalah. Poltik uang juga pintu masuk kepada kesalahan-kesalahan berikutnya.  Dan dalam belajar ekonomipun masih tersisa teori ekonomi yang normatif, tentang baik buruk, tentang bagaimana sebaiknya, bukan saja tentang teori ekonomi positif, yang hanya memperhitungkan untung rugi maupun optimisasi.

(sumber: Nicholson W, 2005: Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions)